Sorot Gunungkidul - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul sepakat untuk memangkas beberapa anggaran kegiatan.
Hal ini di sepakati untuk mengatasi defisit APBD yang besar.
Dikutip dari tribunjogja (18/07), Wakil Ketua DPRD, Suharno mengatakan Keputusan di tempuh setelah adanya rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Suharno mengaku setuju untuk mengurangi Bantuan Keuangan Khusus pokok pikiran (BKK pokir).
Pengurangan ini berlaku untuk kegiatan masing-masing dewan sebesar Rp 200 juta.
Awalnya Sunaryanta mengusulkan pengurangan Rp 500 juta per anggota, namun usulan tersebut di tolak karena BKK pokir berkaitan dengan aspirasi masyarakat.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengurangi Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) hingga belanja infrastruktur.
Maka Suharno mengaku setuju setelah pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan hal serupa.
Suharno menganggap legislatif dan eksekutif harus bersama melakukan pengurangan anggaran.
Langkah tersebut dinilai penting demi mengatasi defisit anggaran, namun tetap harus memastikan pengurangan yang dilakukan tidak berdampak pada sektor-sektor penting.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta telah menyampaikan bahwa langkah rasionalisasi sudah beberapa kali dilakukan demi mengatasi defisit.
Saat ini defisit anggaran di Kabupaten Gunungkidul sebesar 4,7 persen.
Sedangkan pemerintah pusat memberikan batas maksimal defisit APBD sebesar 2,2 persen, sehingga langkah rasionalisasi perlu dilakukan.***