Sorot Gunungkidul - Puluhan ribu pengemudi ojek online mengadakan protes di Yogyakarta pada Selasa (29/8/2023).
Puluhan ribu pengemudi ojek online melakukan longmarch dari Kantor Dinas Perhubungan (dishub) di Babarsari, melanjutkan perjalanan ke Kantor Kominfo dan berakhir di Kantor Gubernur DIY.
Aksi dari Puluhan ribu pengemudi ojek online ini dipimpin oleh Forum Ojol Yogyakarta Bergerak yang dikoordinatori oleh Sapto Paijo.
Dalam wawancara dengan wartawan, Sapto menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta payung hukum kepada Gubernur DIY.
Para pengemudi ojek online merasa adanya ketimpangan dalam tarif yang diberlakukan di platform ojek online di DIY.
Mereka ingin adanya hukum yang mengatur khususnya dalam layanan pengantaran barang dan makanan.
Sapto menjelaskan bahwa mereka tidak menginginkan menjadi karyawan tetap, namun ingin memperjuangkan kesetaraan tarif layanan.
Perbedaan tarif ini telah membuat konsumen lebih memilih platform yang menawarkan harga lebih murah.
Akibatnya, banyak pengemudi ojek online di platform lain yang tidak mendapatkan penumpang atau tidak dapat memberikan layanan pengantaran.
Sapto berharap bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membuat peraturan yang tidak merugikan para pengemudi ojek online.
Jika peraturan ini diterapkan dan persaingan diatur dengan sehat, pasti akan ada peningkatan jumlah penumpang yang memilih menggunakan jasa mereka.
Pengemudi ojek online juga merasa dirugikan oleh aplikator karena tidak dapat membela diri ketika konsumen mengajukan komplain.
Dalam banyak kasus, mereka menerima peringatan yang bahkan dapat berujung pada penghentian kerjasama dengan aplikator karena laporan dari konsumen melalui email.
Forum Ojol Yogyakarta telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Dinas Perhubungan, Kominfo, dan Ditlantas Polda DIY.
Mereka merasa lega karena aspirasi mereka didengar oleh pihak terkait.
"Puluhan ribu pengemudi ojek online mendapat semangat baru. Kami telah membentuk tim untuk melindungi kami. Harapan kami sepenuhnya adalah agar para pengemudi ojek online dapat memiliki payung hukum yang jelas," jelas Sapto.
Dalam menyikapi permasalahan ini, pihak yang berwenang perlu melakukan langkah-langkah yang dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.
Dengan memperhatikan aspirasi para pengemudi ojek online, diharapkan dapat tercipta ketetapan tarif yang adil dan jelas yang tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan para pengemudi.
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga atau tim yang bertugas untuk menangani keluhan dan masalah yang muncul antara pengemudi ojek online dan konsumen.
Hal ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ini.
Sebagai pengguna jasa ojek online, penting bagi kita untuk mendukung proses perbaikan dan pembaharuan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi pengemudi ojek online.
Kita dapat memilih menggunakan platform yang memiliki kebijakan dan praktek yang mendukung kesejahteraan para pengemudi.
Selain itu, sebagai konsumen, kita juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pengemudi dan aplikator ketika menggunakan jasa mereka.
Dengan demikian, kita turut berkontribusi dalam menciptakan industri ojek online yang lebih profesional dan bermanfaat bagi semua pihak.***